GATENES – MUNA: DPRD Muna Periode 2014-2019 menggelar Paripurna terakhir dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2020 sebesar Rp 1,2 triliun lebih.
Dalam sidang paripurna dihadiri Bupati Muna, L.M. Rusman Emba dan Wakil Bupati Muna, Malik Ditu di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muna, Selasa (15/10/2019).
Sekretaris Gabungan Komisi, La Ode Gamuna yang menyampaikan laporan hasil rapat gabungan komisi menerangkan dalam proses pembahasan KUA dan PPAS tahun anggaran 2020 berjalan alot karena terjadi perbedaan persepsi.
Namun dalam perjalanannya pembahasan APBD 2020 mendapat titik temu, sehingga seluruh program anggaran yang dijabarkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mengalami perubahan.
“Pada prinsipnya rapat gabungan Komisi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyetujui seluruh anggaran yang telah dibahas di masing-masing komisi sebagaimana tertuang dalam KUA dan PPAS tahun Anggaran 2019,” sebutnya.
Adapun keputusan DPRD Muna tentang postur APBD Muna tahun anggaran 2020 yaitu, Pendapatan Daerah Rp 1,264 triliun lebih. Sedangkan belanja daerah Rp 1,47 triliun lebih, pengeluaraan pembiayaan daerah sebesar Rp 17 milia lebih pembiayaan pokok utang sebesar Rp 15 miliar lebih, penyertaan modal kepada PDAM sebesar Rp 2 miliar dan pembiayaan neto Rp 17 miliar lebih.
Selain penetapan Raperda APBD, dewan juga menetapkan empat rancangan perda tentang perubahan Kabupaten Muna nomor 06 tahun 2013 tentang retribusi jasa umum, perubahan atas perda Kabupaten Muna nomor 13 tahun 2011 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi, perubahan perda tentang nama desa dan kelurahan, serta penetapan perda tentang perlindungan perumpuan dan anak.
“Dengan ditetapkannya empat raperda, maka dewan mengharapkan kepada pemerintah melakukan sosial secara intensif kepada masyarakat terutama perda yang menambah pendapatan daerah tanpa mengesampingkan perda yang lain agar masyarakat dapat memahami dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran,” pesan Gamuna.
