GATENEWS-KENDARI: – Usai pemberitaan terkait mutasi pejabat Komandan Resort Militer (Danrem) 143 Halu Oleo (HO) yang diduga imbas mencuatnya informasi keterlibatan oknum aparat TNI yang membekingi aktivitas tambang ilegal di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), media online Penasultra.id diadukan ke Mapolda Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Dewan Pers.
Langkah hukum yang diambil oleh Danrem 143 HO Brigjen TNI Jannie A Siahaan melalui Kepala Hukum-nya Kapten Chk Agung Widhi Imanuel, S.H, M.H itu sontak menuai reaksi dan tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Muhammad Endang SA.
Mantan aktivis 98 ini, menyorot sikap Danrem yang memilih ‘proses hukum’ seperti yang tengah berjalan saat ini, menurutnya, hal ini patut didukung agar semuanya bisa terang benderang. Namun demikian, substansi dari sebuah pemberitaan yang hakiki disuarakan awak media tak boleh dilupakan.
“Hukum tetap berjalan, tapi dugaan keterlibatan Danrem yang terlibat mengerahkan aparat TNI di lokasi pertambangan harus pula diusut tuntas sampai ke akar-akarnya dan dibuka seluas-luasnya demi hak-hak publik,” tekan Endang ketika dihubungi, Kamis (23/12/2021) malam.
Mantan wakil ketua DPRD Sultra ini, mengatakan pengusutan harus dilakukan untuk menunjukkan hukum tidak pandang bulu. Siapapun dia yang diduga terlibat harusnya diproses.
“Jangan malah ini hanya soal etik kaidah penulisan jurnalistik yang diributkan. Sampai-sampai katanya harus digiring meminta maaf segala. Tapi subtansi beritanya soal Danrem Pak Jannie Siahaan mengerahkan aparat tidak jelas juntrungannya. Ini ada apa?,” semprot Endang lagi.
Sementara, Dewan Penasehat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra, Andi Paterai Tjulang justru memandangnya dari sudut yang berbeda.
Mantan ketua PWI Sultra periode 2001-2006 itu menilai bahwa apa yang disuarakan Penasultra.id seharusnya didukung semua pihak. Bukan malah menggerus semangat kerja-kerja wartawan. Apalagi, sampai melakukan intimidasi.
“Ini sungguh sangat memprihatikan. Ketika media lantang menyuarakan, justru dikriminalisasi,” ujar Andi Paterai.
Menurut dia, di kedinasan militer tidak ada namanya anak buah salah seperti yang terjadi di lapangan. Yang salah adalah komandan paling tinggi di wilayah itu.
