Serius Cegah Korupsi, Pemprov Sultra Gandeng Polda, Kejati dan BPKP

  • Bagikan
MoU antara Pemerintah Provinsi, Polda, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sultra. (Foto: Diskominfo Sultra)

GATENEWS-KENDARI: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan keseriusannya dalam mencegah tindak pidana korupsi (tipikor) di lingkup pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan menggandeng empat lembaga untuk bekerjasama melalui penandatanganan nota Memorandum of Understanding (MoU).

Masing-masing Pemerintah Provinsi, Polda, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sultra. Penandatanganan MoU dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari, Senin (4 Oktober 2021).

Mou yang ditandatangani tersebut memuat Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Melalui Sistem Informasi Terpadu di Wilayah Provinsi Sultra. Kegiatan ini dirangkaikan pula dengan seminar bertema “Sinergitas APIP dan APH dalam Mendukung Terwujudnya Good Governance pada Pemeritnah Daerah se-Sultra”.

Penandatanganan MoU dilaksanakan di Hotel Claro, Kendari, Senin (4 Oktober 2021). (Foto: Diskominfo Sultra)

Gubernur Sultra Ali Mazi, menyatakan mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyinergikan pikiran dan langkah serta sumber daya yang dimiliki untuk bekerjasama, saling mendukung, bahu membahu, saling memberi informasi dan berkoordinasi dalam upaya penanganan tipikor di wilayah Provinsi Sultra.

Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturrahmi dan wahana untuk meningkatkan peran dan memperkuat kemitraan strategis antara lembaga, yakni pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan BPKP perwakilan provinsi.

Pemerintah Provinsi, Polda, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sultra sepakat mencegah korupsi di lingkup pemerintahan. (Foto: Diskominfo Sultra)

“Kesemuanya adalah komponen pembangunan daerah yang diharapkan dapat terus berkolaborasi dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah,” jelas Gubernur.

Dijelaskan, penandatanganan MoU merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2018 antara Pemprov, Kejati, dan Polda Sultra tentang penanganan pengaduan masyarakat, dimana kegiatan tersebut diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuannya, memperkuat kerjasama yang sinergis di antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Penyerahan cinderamata dari Gubernur ke Kajati Sultra. (Foto: Dinas Kominfo Sultra)

“Saya berjarap, APIP dalam hal ini inspektorat daerah agar tidak lagi mencari kesalahan, tetapi menangkap sinyal awal peluang terjadinya tindak pidana korupsi,” tegas Gubernur.

Untuk itu, APIP diharapkan terus meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kapabilitas agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memberikan keyakinan yang memadai dan mampu meminimalkan timbulnya praktek-praktek korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Penyerahan cinderamata dari Gubernur ke Kapolda. (Foto: Dinas Kominfo Sultra)

Ditambahkan Gubernur, Pemprov Sultra sangat mendukung berbagai langkah yang ditempuh guna memperkuat sinergitas APH dan APIP, yang tidak hanya dibutuhkan dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi, namun dalam hal mendukung kemajuan pembangunan di Provinsi Sultra.

Dengan adanya perjanjian kerjasama antara APIP dan APH, diharapkan menjadi dasar dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyerahan cinderamata dari Gubernur ke Kepala BPKP Perwakilan Sultra. (Foto: Dinas Kominfo Sultra)

“Saya berharap, semoga koordinasi antara APIP dan APH di Sultra dapat terjalin dengan baik demi terwujudnya clean government di Provinsi Sultra.

Kepada semua pihak yang menandatangani MoU tersebut, Gubernur meminta agar hal-hal yang telah menjadi kesepakatan bersama, dapat dilaksanakan secara sinergis dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan masing-masing.(ADV)

  • Bagikan