KENDARI – Kawasan Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi pariwisata besar beserta elemen pendukung memadai, dianggap belum optimal memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Bahkan pembangunan pariwisata Sultra saat ini berjalan parsial antar stakeholder, termasuk antar pemerintah daerah kabupaten kota.
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Sultra melihat belum adanya sinkronisasi arah pembangunan pariwisata pada semua aspek. Sehingga perlu ada penyelarasan langkah baik pemerintah daerah maupun industri yang bergerak di sektor jasa pariwisata ini. Termasuk pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota yang akan menjadi operator penggerak potensi wisata.
Pada Senin (28/10/2019), GIPI Sultra bersama Dinas Pariwisata Provinsi dan Dispar Kota Kendari melakuan pertemuan terarah untuk mendiskusikan pengembangan sektor ini, di salah satu rumah makan di Kendari.
Ketua GIPI Sultra yang juga anggota DPR RI, Ir. Hugua, mengatakan, akan berbahaya ketika tidak ada sinergitas antar Pemda, terutama Pemprov dengan Pemkot Kendari. Bila antar stakeholder terkoneksi, maka efeknya multiplayer.
Pelaku industri memerlukan sinergitas antara kabupaten kota, dalam menjalankan strategi pembangunan sektor ini. Sebab kawasan Sultra yang telah memenuhi persyaratan kelas dunia dengan masing-masing daerah punya karakteristik dan keunggulan berbeda, harus tampil di kancah nasional dan internasional, dengan pelibatan pelaku industri jasa pariwisata.
“Kota Kendari sebagai ibukota, merupakan barometer perkembangan pariwisata Sultra. Karena itu mesti sejalan dengan rencana gubernur menjadikan Toronipa sebagai inti pengembangan pariwisata. Karena daerah sekitar sebagai plasma. Kota Kendari ini akan menjadi operator kalau kawasan terintegrasi Toronipa itu jadi,” papar Hugua.
Mantan Bupati Wakatobi dua periode ini mengapresiasi langkah Pemkot Kendari yang telah melahirkan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kota Kendari, yang mengarah menjadi kota MICE (meeting, insentif, conventions, exhibition). “Daerah lain harus mencontoh Kota Kendari ini, karena melahirkan dalam bentuk Perda,” katanya.
Karena itu, dia menyarankan agar Pemkot masuk ke link organisasi internasional seperti PBB untuk melakukan lobi-lobi agenda mendatangkan orang dan event di Kendari. “Lobi walikota jangan lokal lagi, tapi harus ke luar,” tegas Ketua Perhimpunan Kepala Daerah se-Asia Tenggara ini.
Oktrisman Balagi, yang mewakili Dispar Provinsi hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan rencana Pemprov Sultra ke depan. Menurutnya, dalam upaya pembangunan pariwisata memang perlu gotong royong semua pihak. Adanya Hugua sebagai wakil Sultra di DPR RI, diharapkan menjadi perpanjangan tangan di pusat nantinya.
