Amrullah Dinilai Ingkari Janji Haramkan Tambang di Wawonii

  • Bagikan
Salah satu aktivis Konkep, Juslan, mengkritisi janji bupati. (Foto: Aldi Dermawan/GN)

GATENEWS – LANGARA: Aktivis Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara, menilai Bupati Amrullah tidak komitmen dengan janji politiknya saat kampanye Pilkada lalu. Sampai menjelang suksesi Pilkada kembali yang akan digelar pada 2020 mendatang, dia belum menepati janji itu.

Di masa kampanye, Amrullah dan wakilnya, Andi Muhammad Lutfi, sempat mengumbar janji kepada masyarakat, bahwa Pulau Wawonii haram untuk ditambang.Nyatanya, perusahaan tambang aru-baru ini masuk mengolah lahan di pulau berbentuk hati itu, bahkan berbuah gejolak di masyarakat.

Ads

Salah seorang aktivis Konkep,Juslan, mengingatkan bahwa Amrullah pernah mengumandangkan janji haram tambang itu di Wawonii Tenggara dengan sikap tegas sebagai putera daerah.

“Janji haramnya tambang di Wawonii masih begitu segar di ingatan kami masyarakatnya, dimanakah sikap bersama rakyatmu saat ini wahai sang nahkoda kami,” ujarnya. 

Menilik kejadianbeberapa tahun lalu, Pulau Wawonii sempat dijadikan lahan pertambangan oleh sebuah perusahaantambang nasional. Aktivitas tambang tersebut kemudian dihentikan oleh ratusan warga Desa Polara dan Tondongito Kecamatan Wawonii Tenggara, yang menolak kehadiran perusahaan pengolahan pasir krom itu. Bahkan warga marah besar hingga membakar komplek pabrik serta peralatan PT. Derawan Berjaya Mining.

“Pertambangan ini menjadi ancaman besar bagi kami, isu pertambangan di Konkep adalah isu yang memicu konflik sesama masyarakat. Karena sebagian masyarakat ada yang kontra ada juga yang pro,” terang Juslan, Kamis (15/08/2019).

Menurutnya, sebagai kepala daerah seharusnya Bupati Konkep menyikapi hal secara serius. Sayangnya sampai saat ini, Amrullah belum menentukan sikap menolak atau menerima Pulau Wawonii dikerok kekayaan alamnya. 

“Buktinya di Roko-Roko itu sudah banyak kasus. Warga yang dilaporkan oleh pihak investor dengan tuduhan bahwa menghalang-halangi aktivitas mereka, padahal lahan itu milik warga,dimana sikap pak bupati?Anda sudah dipercayai oleh masyarakat Wawonii untuk menahkodai daerah ini, jangan lepas tangan dengan kasus ini. Kasihan kami masyarakat yang harus berjuang sendiri,” ujarJuslan.

Juslan juga mengkritik Rencana Tata Ruang Wilayah Konkep.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 ayat 2, mengamanatkan pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

  • Bagikan