Pejabat Eselon Diisi Plt, DPRD Ragukan Leadership Ali Mazi-Lukman

  • Bagikan
Muhammad Endang. Foto Gugus Suryaman

GATENEWS.ID: KENDARI – Kemampuan memimpin Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi-Lukman Abunawas mulai diragukan. Sejak menjabat pada September 2018 lalu, sejumlah polemik muncul di muka publik. Mulai dari keretakan hubungan, program pembangunan, sampai pengisian jabatan eselon.

Mengenai pengisian jabatan eselon, yang paling dipolemikkan saat ini adalah jabatan sekretaris daerah provinsi. Terhitung sudah tiga orang menduduki jabatan itu dalam beberapa kali perpanjangan jabatan, tetapi hanya sebagai pelaksana tugas ataupun penjabat sementara. Yakni Hj. Isma, Nur Endang Abbas, dan La Ode Mustari,

Ads

Parahnya, untuk menyeleksi calon Sekda, tahun ini sudah habis sekira Rp500 juta namun belum ada nama yang dipastikan. Bahkan tahun depan dianggarkan lagi sekitar Rp600 juta dari APBD Provinsi. Peruntukannya, dana sebanyak itu untuk proses seleksi di DPRD provinsi dan biaya perjalanan dinas ke Kemendagri membawa dokumen calon sekda untuk proses penilaian akhir di PPA.

Tak hanya calon Sekda, 12 jabatan eselon II juga diisi pelaksana tugas sementara, bgtu pun sejumlah posisi di eselon III. Bahkan ada jabatan yang diduduki Plt selama dua tahun, yakni Dinas Bina Marga. Dan tahun depan, kembali dianggarkan melalui APBD induk 2020 sebanyak Rp700 juta untuk proses rekruitmen pejabat eselon II.

DPRD Provinsi Sultra pun mulai meragukan kepemimpinan Ali Mazi-Lukman. Wakil Ketua DPRD, Muhammad Endang menilai, kondisi ini membuat pelayanan kepada masyarakat tidak bisa optimal.

“Bagaimana mau jalankan pemerintahan dengan maksimal, kalau dapurnya saja belum beres. Birokrasinya belum diperbaiki,” ujar Endang saat acara ngopi bareng wartawan di salah satu warung kopi di Kendari, Senin (11/11/2019).

Jabatan Pj Sekda Provinsi Sultra saat ini, La Ode Mustari, akan berakhir pada 15 November 2019. Endang meminta Kemendagri mengambil alih langsung dengan menunjuk orang di Kemendagri sebagai penjahatnya. Agar proses seleksi tidak berlarut-larut sehingga segera ditentukan Sekda definitif.

“Saya mulai meragukan leadership gubernur dan wakil gubernur. Itu baru di provinsi, belum persoalan Wawali Kendari, Wabup Buton Selatan,” kata politisi Partai Demokrat ini.

  • Bagikan