Heboh Kasus Toshida, Nur Alam Bicara Penyelamatan Nikel Sultra

  • Bagikan

GATENEWS – KENDARI : Kasus perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, PT Toshida, menghebohkan publik Sulawesi Tenggara pada Juni 2021. Kejaksaan Tinggi Sultra menyeret dua pejabat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi, BHR dan YSM, ke rumah tahanan bersama dua petinggi perusahaan tersebut sebagai tersangka utama.

Perkara ini memancing Gubernur Sultra dua periode (2008-2013 dan 2013-2018), Nur Alam, ikut berbicara. Sebagaimana diketahui, kader Partai Amanat Nasional itu dijebloskan ke penjara juga karena kasus perusahaan tambang.

Ads

Rabu (30 Juni 2021), bertepatan dengan hadirnya Presiden RI Joko Widodo di Sultra dalam rangka membuka Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin), ia mengirim tulisan ke beberapa media di Sultra, terkait kasus PT Toshida ini. Beberapa ‘kekacauan’ diungkap Nur Alam dalam tulisannya, diantaranya tentang carut marut izin usaha pertambangan, hingga kerugian negara akibat ulah para perampok tanah air. Menurutnya, Nikel di Sultra mesti diselamatkan.

Berikut tulisan Nur Alam yang diterima redaksi Gatenews.co yang dimuat secara utuh tanpa disunting;

Selamatkan Nikel Sultra untuk Industri Indonesia

Sebuah Refleksi
Oleh:
H. Nur Alam, S.E., M. Si.
(Gubernur Sulawesi Tenggara 2008-2013 dan 2013-2018)

Pada Minggu kedua bulan Juni tahun 2021 saya dikejutkan oleh pemberitaan tentang penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kendari. Penggeledahan itu terkait penyidikan perkara tambang yang dilakukan oleh PT. Toshida di Kabupaten Kolaka. Di sana Penyidik menemukan dokumen dan surat-surat yang ada keterkaitan dengan penyidikan PT.
Toshida yang diduga merugikan negara sebesar Rp. 190 miliar. Tiga hari kemudian, Kadis ESDM dan Kabid Minerba Sultra dan dua orang petinggi PT. Toshida (Dirut dan General Manager PT. Toshida) ditetapkan sebagai tersangka.

Selain kaget, pada saat yang sama ingatan saya terbang pada peristiwa yang menimpa saya beberapa tahun lalu, yang membuat saya harus menghuni Lapas Sukamiskin. Pokok perkara yang dialamatkan adalah, saya telah melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagai Gubernur dalam penerbitan Izin Usaha Tambang. Padahal, bila dianalisa secara mendalam, di dalam aturan Perda, kewenangan teknis dalam menerbitkan IUP ada di tangan Dinas
Pertambangan (ESDM). Tapi yang terjadi, saya menghadapi sangkaan itu sendirian dan dijadikan tersangka tunggal.

Saya melihat, yang dilakukan oleh Kejati Sultra kali ini adalah kerja audit investigasi khusus yang tidak main-main. Penggeledahan yang dilakukan pada Senin, 14 Juni 2021 tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Setiyawan Nur Chaliq, dengan Anggota Tim Penyidik sebanyak 9 orang. Melihat semua itu dada saya berdebar oleh harapan baru, bahwa kali ini penanganan perkara perizinan tambang dilakukan melalui
prosedur yang sistematis dan benar.

Namun, Kejati Sultra mestinya melakukan pengusutan secara menyeluruh (tidak hanya menggeledah kantor Kepala Dinas ESDM Provinsi, tapi juga melakukan penggeledahan ke Kantor Kepala Dinas Kabupaten). Sebab dari Kabupatenlah semua kekacauan berawal (semua IUP dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kabupaten/Kota). Baru pada tahun 2016-2017 ada perubahan Undang-Undang yang isinya adalah, kewenangan mengeluarkan IUP
diserahkan ke Provinsi. Tapi sebenarnya, di tahun 2016-2017 itu sudah tidak ada lagi lokasi penambangan. Artinya, meski lahir kewenangan baru untuk provinsi, tapi lokasi (tambangnya) sudah habis. Sudah lebih banyak IUP daripada luas wilayah. Kantor Dinas ESDM Provinsi hanya melakukan pekerjaan meregistrasi ulang dan mengeluarkan rekomendasi CnC.

  • Bagikan