Ia pun berharap Pemda dan aparat hukum yang berwenang mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu. “Kalau surat bupati tidak diindahkan, lakukan langkah lebih tegas. Turunkan aparat, tutup aktivitasnya,” tegasnya.
Sementara Humas PT Tiran Grup, La Pili mengklaim, bahwa sudah ada kesepakatan kedua pihak, antara Pemda Morowali dan PT Tiran Indonesia terkait Jetti.
“Pada dasarnya kami sepenuhnya mengikut pada pemerintah, karena tentang penentuan titik koordinat dan lain sebagainya menyangkut Jetty PT Tiran itu adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah, kami sama sekali tidak memiliki kewenangan tentang itu,” dalihnya.
La Pili menyebut, pihaknya menyelesaikan kewajiban perusahaan termasuk hak masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan.
“Kami menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah, termasuk soal pembayaran pajak juga pemberian hak-hak masyarakat sekitar, seperti CSR dan perhatian lain selalu kami upayakan,” kata La Pili.
Editor: Gugus Suryaman
