Kinerja SKPD Kolaka Timur Disorot, H Belli Minta Sesuai Aturan

  • Bagikan
Kinerja SKPD Kolaka Timur Disorot, H Belli Minta Sesuai Aturan

GATENEWS-KOLTIM:- Selaku Pelaksana Harian (Plh) Bupati Kolaka Timur, H Belli SE MSi, memberi warning kepada seluruh bawahanya agar bekrja lebih serius. Dia menekankan akan pentingnya peningkatan hasil kerja dari semua instansi demibkemajuan daerah.

“Kita semua satu sama lain harus berupaya saling meningkatkan fungsi pemerintah daerah, dengan bidang fungsi masing-masing, kewenangan komunikasi dan koordinasi yang baik, serta mendapatkan hasil kerja yang tinggi sesuai harapan kita bersama,” katanya dalam Rapat Pembinaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten dan Kota Se-Sultra di Aula Kantor Bupati Koltim, Kamis (4/11/2021).

Banner

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu dan mutu tepat sasaran dibutuhkan komunikasi yang baik, sebaga salah satu upaya yang ditempuh dalam pengendalian eksistensi sukses terhadap program kegiatan yang dilaksanakan.

Ditekankan pula, aktivitas pembagian tingkat berdasarkan data realisasi dalam bentuk lain konsultansi, koodinasi dan bentuk lainnya secara keseluruhan, dan untuk mendukung dalam melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, melalui upaya pengendalian secara sistematis.

Diharapkan juga semua terkoordinasi dalam rangka pemulihan ekonomi secara nasional pasca covid- 19 yang mewabah. Menurutnya, kegiatan yang telah dilaksanakan tercapai dengan baik, sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data realisasi kerja APBD sepanjang 15 oktober 2021 sebutnya, Koltim menempati posisi terendah di Sultra terkait realisasi fisik.

“Saya tegaskan agar, semua pimpinan OPD harus dapat melaksanakan pengendalian dalam pengolaan keuangan semua kegiatan di lingkup OPD, semua kegiatan dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan kualitas hasil yang memuaskan, dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara luas,” urainya.

Sementara Kepala Inspektorat Koltim Husain T, menyampaikan, Pemda Koltim melalui Inspektorat memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penggunaan anggaran tersebut.

“Benar kita harus mempercepat penyerapan untuk pergerakan perekonomian, tetapi jangan lupa, jangan hanya penyerapan tapi tidak sesuai dengan aturan itu yang perlu, jangan sampai tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,” ucapnya.

Penulis: Hasrianty

  • Bagikan