Adian Napitupulu
SULTRA, GateNews. id – Menindaklanjuti pernyataan Presiden Jokowi yang disampaikan pada acara Halal Bi Halal bersama Aktivis 98 di Jakarta beberapa waktu lalu, yang akan mempertimbangkan mengakomodir kalangan aktivis 98 untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi 2.0, merupakan hal positif.
Mengingat aktivis 98 adalah anak kandung demokrasi dimana bersama kekuatan rakyat berhasil menjebol tatanan orde baru lalu melahirkan reformasi dan mengantar Indonesia pada era baru menuju demokratisasi, keterbukaan, anti KKN, serta penghormatan pada hak asasi manusia menjadi pilar utamanya,” ujar Erwin Usman, Presidium Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Sulawesi Tenggara, Kamis (20/6/2019).
Kata Erwin Usman, Dengan latar belakang aktivis, yang terlatih cukup panjang dalam menghadapi, mendukung dan mengadvokasi persoalan kerakyatan, serta mencari solusi terbaik atas kesenjangan di tengah rakyat, maka aktivis 98 mumpuni jika diberi peluang dan kesempatan berkiprah strategis di kabinet.
“Keberanian dalam menghadapi resiko, pengalaman merasakan jatuh bangun dan pahit getir membangun jejaring sosial politik adalah modal kuat aktivis 98 yang diperlukan Jokowi di kabinet untuk berani mengeksekusi kebijakan pro-rakyat dan keadilan sosial,” tandas Erwin
Maka tentunya, sangatlah berkenan jika aktivis 98 ini mengusulkan Adian Napitupulu pantas untuk masuk dalam kabinet Jokowi jilid 2.0.
“Adian Napitupulu, pribadi yang teguh dalam prinsip berjuang. Dia konsisten merawat jejaring aktivis 98. Dia tidak bersekat dengan rakyat. Terbiasa dengan situasi di lapangan, di masyarakat yang kompleks. Dia juga mampu membangun manajemen tim kerja yang solid. Selain itu, Adian juga sudah punya pengalaman di senayan sebagai anggota DPR RI. Kelebihan ini dapat memperkuat jajaran kabinet Jokowi-Amin,” ungkap Erwin.
Dengan memberi ruang bagi aktivis 98 berkiprah di kabinet Jokowi jilid 2.0, juga memberi jalan bagi tetap terkawalnya pelaksanaan cita-cita reformasi 98. Sekaligus menunjukkan Jokowi tidak punya beban sejarah masa lampau.
Karena kriteria ini yang dibutuhkan untuk mewujudkan gagasan Indonesia yang lebih maju, adil, makmur dan sejahtera sesuai cita-cita proklamsi 1945, Pancasila dan UUD 1945, tandasnya. (*)
REDAKTUR : NILA