Data PKH Amburadul, Bupati Bombana Minta Divalidasi Ulang

  • Bagikan

GATENEWS – BOMBANA: Tak hanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai Jaring Pengaman Sosial (JPS) di tengah pandemi Covid-19 yang gaduh. Proses pendataan di lapangan antara penerima Non-Program Keluarga Harapan (PKH), Non-sembako, Non-Bantuan Sosial Tunai (BST) Pusat, dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) juga saling tumpang tindih.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bombana, Tafdil setelah meresmikan pembagian BLT yang bersumber dari APBD untuk 22 kelurahan secara simbolis di Media Center Covid-19, Rabu (13/5/2020).

Ads

Bupati Bombana dua periode ini menekankan pada pemdamping/fasilitator PKH yang terkesan tertutup dalam pengelolaan data di lapangan mengingat banyaknya aduan masyarakat tentang transparansi penerima program kementerian sosial ini. Ia juga menyebut beberapa kasus PKH di wilayahnya terkait kelayakan masyarakat penerima bantuan.

“Pasalnya, selama ini data yang tidak akurat berdampak buruk dan pemicu program pengentasan kemiskinan di daerah ini belum maksimal. Di lapangan masih ada oknum pendamping fasilitator yang mampu mengelabui data hanya untuk mendapatkan bantuan dari program pemerintah,” terangnya.

Untuk itu, Tafdil menekanan kepada dinas sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan validasi data penerima PKH. Dengan validasi ulang tersebut, ia berharap program ini tepat sasaran serta tidak ada oknum yang memanfaatkan.

Ketua DPD PAN Bombana ini juga menyarankan masyarakat untuk mengadukan kepada pemerintah setempat bila terjadi sesuatu yang merugikan penerima PKH ini.

“Saya instruksikan kepada dinas terkait agar membuka link aduan masyarakat baik itu via online/medsos maupun telepon seluler selama jam kerja berlangsung. Lakukan pengecekan lapangan perihal aduan masyarakat yang telah dihimpun untuk dilakukan tindaklanjuti,” tegasnya.

Penulis: Hatamudin
Editor: Andi Hasman

  • Bagikan