Dua Kali Ditunda, Pilkades Mubar Digelar Akhir 2019

  • Bagikan
Nasir Kola

GATENEWS – MUNA BARAT: Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Muna Barat sempat ditunda sebanyak dua kali. Alasan keamanan menghadapi Pilgub Sultra 2018 dan Pemilu Serentak 2019 menjadi dalih pemerintah daerah mengulur waktu pemilihan.

Kini harapan masyarakat Muna Barat untuk menentukan siapa pemimpin defenitif di desanya selama 6 tahun ke depan mulai ada titik terang. Pasalnya pemerintah setempat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Kabupaten.

Ads

Usai terbentuk pada 16 September 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak tingkat Kabupaten langsung bersurat ke masing-masing desa yang akan menyelenggarakan pilkades untuk menggelar rapat bersama membahas persiapan pembentukan panitia pilkades tingkat desa.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten Nasir Kola, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Laode Tibolo, Kepala Kesbangpol Mubar Laode Andimuna, Kabag Hukum Setda Mubar La Gandi, Kabag Pemerintahan Setda Mubar Haerun, serta para Pjs. Kades dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lingkup Muna Barat di aula setda setempat, Jumat (20/9/2019).

“Hari ini kami telah menggelar rapat bersama Pj Kades dan Ketua BPD membahas tentang persiapan pembentukan panitia pilkades tingkat desa,” ungkap Nasir kepada GateNews.Id usai rapat.

BPD diberikan waktu dua hari untuk membentuk Panitia Pilkades Tingkat Desa (PPTD) yaitu 23 sampai 24 September 2019.

“Jika panitia pilkades tingkat desa telah terbentuk langsung ditetapkan melalui surat keputusan oleh BPD untuk diberikan pembekalan terkait langkah-langkah panitia selanjutnya,” ujar Mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Mubar ini.

Ia merinci, panitia pilkades tingkat desa berjumlah 7 orang, 3 dari unsur perangkat desa, 4 dari unsur masyarakat. Namun ia menekankan kalau PPTD tidak boleh dari anggota BPD.

Nasir berharap, perekrutan panitia pilkades tingkat desa bisa berjalan dengan baik dan efektif. Dengan begitu ia yakin panitia pemilihan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, sehingga didapatkan calon kepala desa terpilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebab menurutnya panitia pilkades tingkat desa memiliki tugas dari menyelenggarakan hingga menetapkan pemenang dalam pelaksanaan pilkades.

“Jangan merekrut panitia yang pincang-pincang, tapi rekrut yang bisa kerja,” tegas Nasir.

Ia pun menekankan agar dalam pembentukan panitia pilkades harus melibatkan masyarakat setempat dengan asas keterbukaan agar tidak melahirkan polemik dikemudian hari.

  • Bagikan