Dugaan Insentif Honorer Siluman Bernilai Miliaran di Muna, Demokrat Dorong Bentuk Pansus

  • Bagikan
Awal Jaya Bolombo

GATENEWS – MUNA: Anggota DPRD Muna periode 2014-2019 lalu menemukaan dugaan honorer siluman. Terkuaknya dugaan honorer siluman tersebut bermula saat rapat gabungan komisi Anggota DPRD Muna periode 2014-2019 bersama Pemkab Muna terkait laporan pertanggungjawaban bupati atas realisasi penggunaan anggaran tahun 2018.

Dewan menduga, ada yang aneh dengan realisasi APBD tentang pemberian insentif kepada honorer di Kabupaten Muna. Akhirnya dalam keputusan rapat tersebut merekomendasikan agar DPRD Muna membentuk pansus honorer untuk menelusuri data tentang keberadaan para honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Muna.

Ads

“Karena masa periode Anggota DPRD lama sudah berakhir, maka tidak sempat pansus terbentuk. Periode ini kami akan tindaklanjuti rekomendasi itu agar segera dibentuk pansus,”ujar Ketua Fraksi Demokrat DPRD Muna, Awal Jaya Bolombo saat memberikan keterangan pers, Kamis (26/11/2019).

Awal Jaya Bolombo yang akrab disapa AJB ini mengungkapkan, sesuai data yang disampaikan oBKD Muna saat rapat gabungan komisi yang lalu, jumlah honorer di Muna berdasarkan SK Bupati sebanyak 3.684 orang.

Jumlah tersebut tersebar di seluruh SKPD dan dua kecamatan, Katobu dan Duruka. Setiap honorer mendapat standar gaji 1 juta rupiah perbulan.

“Namun banyak pengakuan para honorer, yang mereka terima bervariasi, ada Rp 200 ribu, Rp 300 ribu, dan Rp 700 ribu,” ungkap AJB.

Dengan temuan tersebut, menurut AJB menimbulkan kecurigaan bagi para anggota dewan atas realisasi pembayaran gaji kepada honorer yang ada di SKPD dan di dua kecamatan tersebut.

Ia menyebutkan dalam Raperda Pertanggungjawaban Bupati Muna tahun anggaran 2018, anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji honorer dan honor kegiatan PNS sebesar Rp 51 M lebih.

Dalam laporan pertanggungjawaban realisasi belanja sebesar Rp 45 miliar lebih. Jika 3.684 orang honorer dikali Rp 1 juta perbulan selama 12 bulan maka total anggaran gaji honorer dibayarkan sebesar Rp 44 miliar lebih.

“Realisasi belanja honorer Rp 45 miliar, sementara banyak honorer mengaku bahwa, honor atau insentif mereka terima paling banyak Rp 700 ribu/ bulan bahkan ada yang Rp 300 ribu/bulan. Mestinya kalau seluruh honorer di Muna harus mendapat honor Rp 1 juta/bulan. Artinya Rp 1 juta perbulan saja tidak sampai Rp 45 miliar,” terang AJB.

  • Bagikan