FISIP UHO Ikut Pantau Pilkada Bersama KPU dan Bawaslu

  • Bagikan
Pengukuhan Mahasiswa Pemantau Pemilu 2020 oleh FISIP UHO, KPU dan Bawaslu Provinsi Sultra, Jumat (4/12/2020). (Foto: ist)

GATENEWS.ID: KENDARI – Euforia pesta demokrasi pemilihan kepala daerah serentak yang akan digelar 9 Desember 2020, kini sedang panas-panasnya. Banyak upaya, gerakan maupun gagasan yang lahir dari kalangan elit sampai akar rumput, turut meramaikan pesta politik ini. Termasuk gagasan akademik yang diinisiasi oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo (FISIP UHO) Kendari.

Menggandeng KPU Sulawesi Tenggara sebagai penyelenggara dan Bawaslu selaku pengawas pemilu, lahir gerakan bertajuk ‘Mahasiswa Memantau Pilkada 2020’, pada Jumat (4/12/2020). Dekan FISIP UHO, Dr. La Tarifu, menjelaskan, gerakan ini melibatkan lembaga kemahasiswaan BEM FISIP, sebagai bentuk tanggung jawab moril terhadap masyarakat Sultra secara umum untuk mewujudkan demokrasi yang sehat di tengah riuhnya Pilkada di tujuh kabupaten di Sultra.

Ads

“Sebagai rumah bagi ilmu politik, FISIP UHO memiliki tanggung jawab dalam memberikan pengaruh positif terhadap Pemilu damai dan bebas dari money politic. Dari kacamata akademik, penggunaan instrumen money politic dalam Pilkada memiliki potensi kuat pelanggaran dan sarat akan kecurangan,” kata La Tarifu dalam rilis pers Jumat (4/12/2020), usai pengukuhan Mahasiswa Pemantau Pemilu.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pelopor pembentukan karakter mahasiswa yang sehat dalam berdemokrasi. Membentuk embrio yang sehat dari dalam kampus, guna menciptakan generasi yang peduli akan nasib politik electoral.

“FISIP UHO menjadi pemberi edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tidak melakukan pelanggaran pelanggaran dalam Pemilu Kada. Memberikan pemahaman terhadap sahabat, keluarga dan kerabat terdekat agar tidak terlibat dalam money politic dan sejenisnya,” jelasnya.

Dalam gerakan ini, mahasiswa FISIP UHO menjadi pengawas di daerahnya masing-masing yang menjadi lokasi penyelenggaraan Pemilu Kada. Mereka diminta tidak sungkan dan ragu untuk melaporkan pelanggaran pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka saat Pemilu berlangsung.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, menekankan pada bahaya laten penggunaan politik uang dalam setiap pesta demokrasi.

“Penyempitan ruang gerak Paslon maupun relawan harus terus disuarakan oleh masyarakat yang memiliki kepedulian. Yang menjadi tantangannya, masa pandemi COVID-19 ini, masyarakat butuh uang, ini menjadi peluang besar tiap Paslon dalam melakukan politik uang,” kata Hamiruddin.

Melalui kesempatan ini pula, Dekan FISIP UHO menyampaikan pada penyelenggara yaitu KPU dan Bawaslu Sultra, untuk memberikan legalitas dan perlindungan atas laporan-laporan yang masuk dari mahasiswa, demi mewujudkan demokrasi yang sehat di bumi Sulawesi Tenggara.

Editor: Gugus Suryaman

  • Bagikan