Kembali Tinjau Pasar Basah Mandonga, Andi Sulolipu : Ini Bukti Keseriusan Kami Mendengar Keluhan Pedagang

  • Bagikan
Kembali Tinjau Pasar Basah Mandonga, Andi Sulolipu Ini Bukti Keseriusan Kami Mendengar Keluhan Pedagang

KENDARI – Komisi II DPRD Kota Kendari kembali melakukan kunjungan ke pasar basah Mandonga guna kembali meninjau kondisi Pasar. Kunjungan kali bersama dengan PD Pasar dan Bapenda.

Menurut ketua Komisi II DPRD Kendari, Andi Sulolipu kunjungan kali ini sebagai tindak lanjut dari permintaan kerukunan pedagang pasar basah Mandonga.

Ads

“Tujuan kita kali ini untuk menindak lanjuti surat dari teman-teman kerukunan pasar Mandonga. Ini bukti keseriusan kami teman-teman DPRD mendengar keluhan para Pedagang,” katanya seusai melakukan kunjungan”.

Pihaknya yang meninjau secara langsung hampir disemua sisi pasar menemukan beberapa persoalan-persoalan yang merugikan pedagang.

“Ada beberapa hal yang memang bisa ditindak lanjuti yaitu sistem manajemen, terkait pengelolaan pasar”, kata Andi.

Lanjutnya”, Banyak fasilitas para pedagang yang memang tanggung jawab pengelola pasar, seperti perbaikan sanitasi air bersih, MCK, Drainase, Kebersihan dan lain tidak diperhatikan oleh pengelola. Pedagang juga mengeluhkan terkait iuran listrik dan retribusi kebersihan yang cukup besar,” terangnya”

“Bahkan tadi kami melihat secara langsung air dari lantai penjual daging dilantai dua meresap kelantai, kemudian jatuh menetes ke jualan para pedagang, ini karena saluran air limbah itu tidak diperhatikan, kondisi bangunan seperti tadi itu sudah membahayakan para pedagang”, keluhnya.

Selain itu kata dia, Pihaknya juga menemukan adanya tindakan dari pihak pengelola dalam hal ini PT Kurnia yang melanggar dari isi kontrak kerjasama.

“Seperti pengelolaan parkir ini harusnya dikelola oleh pemerintah Kota tetapi dikelola oleh pihak lain, kemudian adanya listrik ilegal yang harusnya peruntukan untuk pasar basah tetapi diperuntukkan untuk pasar Korem, Kami juga menemukan adanya bangunan yang dibangun oleh pengelola diatas lahan parkir ini kan sudah sangat melanggar.

“Yang paling tidak masuk diakal ada kontrak di atas kontrak nah itu yang menjadi tantangan kita harusnya kontrak itu antara pemerintah kota dan pengelola saja, bukan pengelola membuat kontrak lagi dengan pihak lain,” katanya.

  • Bagikan