Dibeberkan, pihaknya juga menemukan adanya kejanggalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Menurut pihak pasar ada uang retribusi parkir 2,7 juta yang disetorkan ke Bapenda setiap bulannya, tetapi menurut Bapenda uang tersebut adalah itu adalah pajak, ini kan menjadi pertanyaan,” sebutnya.
Olehnya itu, Pihaknya bakal menggelar RDP kembali dengan pihak pengelola Pasar, PD Pasar Kendari, Bapenda, PLN serta beberapa pihak-pihak terkait.
“Kemarin kita sudah lakukan RDP tetapi ibu Lilis selaku bos dari PT Kurnia ini tidak hadir, tetapi kita akan panggil lagi. Bila sampai tiga kali panggilan tidak ada itikad baik, maka kami akan menggunakan hak DPRD, dengan merekomendasikan pemutusan kontrak ke Pemkot Kendari,” tegasnya.
“Kami tidak main-main dengan persoalan ini, karena selain menyangkut kenyamanan para pedangang, ini juga merupakan sumber PAD,” tandasnya.
Laporan : Andar Y
Editor : Adryan
