Pastikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Maksimal Dua Organisasi Kesehatan Konkep Gelar Dialog Bersama

  • Bagikan
Ketua PMI Konkep Imanuddin, S.Pd, Saat Memberikan Sambutan Dihadapan Ratusan Pengurus PPNI dan PMI Konkep. (Foto: Ajad Sudrajad GateNews.id).

GATENEWS.ID : KONAWE KEPULAUAN – Untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan terlayani secara maksimal, dua organisasi kesehatan menggelar dialog bersama, Senin (3/4/2021).

Kedua organisasi tersebut yaitu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Tema yang diangkat dalam dialog ini adalah “Perawat Tangguh, Indonesia Bebas Covid-19 Masyarakat Sejahtera.

Ketua DPD PPNI Konkep, Kalpin mengatakan, acara dialog bersama antar PPNI dan PMI Konkep merupakan inisiasi dari sejumlah pengurus PPNI Konkep. Bertujuan untuk lebih meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar kedua organisasi tersebut.

“Alhamudillah, patut kita syukuri dan berbangga, sebab di 17 Kabupaten/Kota di Sultra hanya Konkep yang memiliki gaji yang layak untuk tenaga honorer khususnya dibidang kesehatan. Untuk tenaga honorer RSUD Konkep sebeser Rp 1.500.000, sedang untuk Puskesmas sebesar Rp. 1.000.000,” jelasnya.

“Dengan upah layak yang diberikan oleh pemerintah daerah Konkep. Tentu diharapkan, harus memberikan implikasi terhadap peningkatan etos kerja paramedis dan juga pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih maksimal”,tegasnya

“Sebanyak 258 orang anggota aktif yang tergabung di PPNI Konkep tersebar di RSUD dan 8 (delapan) Puskesmas se-Konkep” lanjutnya

Lebih lanjut, Kalpin memohon maaf kepada seluruh anggota PPNI Konkep, karena hingga saat ini program satu Desa satu Perawat belum dapat kita realisasikan. Namun demikian, pihaknya, masih terus berupaya membangun komunikasi secara intens dengan bapak Bupati dan DPRD Konkep, serta menganalisa berkait regulasi dan petunjuk tekhnis (Juknis) dalam hal penganggaranya. Karena program ini direncanakan anggarannya bersumber melalui anggaran Dana Desa (DD).

“Selain itu, kendala lain PPNI Konkep saat ini, yakni kita belum memiliki kantor sekretariat. Untuk itu, berhubung di tengah-tengah kita hadir dua anggota Legislator Konkep dan juga Kadis Kesehatan, kemungkinan bisa kita diskusikan bersama-sama dalam upaya mencari solusinya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PMI Konkep yang juga merupakan Wakil Ketua I DPRD Konkep, Imanuddin Atas nama pribadi mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi kepada ketua dan seluruh pengurus PPNI Konkep yang sudah memprakarsai kegiatan ini hingga terlaksana dengan baik. Meskipun acara ini sedeharna namun penuh khidmat.

Selain itu, kata Imanuddin, momentum seperti ini sudah selayaknya sering diselenggarakan, agar kita lebih saling memahami satu sama lain dalam upaya menyikapi persoalan di masing-masing internal organisasi.

“Kegiatan seperti ini juga dapat berbagi ide dan gagasan dalam hal kemajuan dan efektifitas pelayanan kesehatan di Konkep, agar lebih baik serta maksimal. Sebagaimana tadi telah banyak disampaikan oleh pak Kalpin dan rekan-rekan sejawat lainnya,” tuturnya.

“Meski saat ini saya diberikan mandat untuk memimpin PMI Konkep. Namun pihaknya merasa harus lebih banyak diskusi kepada teman-teman perawat dan organisasi profesi kesehatan lainnya dalam upaya merealisasikan beberapa program kerja yang sudah dicanangkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Imanuddin menerangkan, melalui survei kami dilapangan baik itu di RSUD dan sejumlah Puskesmas di Konkep, kita masih diperhadapkan dengan tidak adanya Bank Darah atau tempat penampungan darah. Hal itu tentu berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat Konkep secara umum. Sebab, jika RSUD dan Puskesmas tidak memiliki stock darah maka secara otomatis masyarakat yang membutuhkan akan di rujuk ke kota kendari.

Menurut Imanuddin, problem ini harus menjadi perhatian kita bersama, baik itu Pemda maupun DPRD Konkep. Untuk itu, saya sudah berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan dan juga bapak Bupati agar tempat penampungan darah di Konkep dapat secepatnya diwujudkan,” katanya.

“Kemudian untuk program satu Desa satu Perawat tetap menjadi perhatian DPRD dan Pemda. Namun karena kondisi kita saat ini masih bergelut dalam upaya penanganan pencegahan Pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir”, ujar politisi PKB ini

“Hal itu berdampak pada refocusing anggara baik itu bersumber dari APBD kita dan sumber lainnya”

Foto Bersama Ketua PMI Konkep Imanuddin, S.Pd. Ketua PPNI Kalpin S.Kep,.M.Kes. Kadis Kesehatan Sastro SE, Anggotan DPRD Konkep Kalbiyansyah S.Ak. (Foto: Ajad Sudrajad/GateNews.id).

Namun demikian, Imanuddin meminta, agar seluruh perawat dan organisasi profesi lainnya untuk tidak berkecil hati dan tetap menjalankan tugasnya secara baik dan profesional.

Ditempat yang sama, Kadis Kesehatan Konkep Sastro, mengapresiasi pengurus PPNI Konkep yang sudah melaksanakan kegiatan silaturahim dan dialog ini.

“Jika dilihat dari beberapa organisasi profesi kesehatan yang ada di Konkep, pihaknya menilai ada dua yang paling eksis, yakni, PPNI dan IBI, melalui program-program kerja guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan paramedis yang ada di daerah ini”, katanya

“Terkait program satu Desa satu Perawat pihaknya sangat mendukung. Bahkan hal itu, sudah disampaikan langsung sama bapak Bupati sejak 5 tahun lalu. Namun demikian, yang menjadi soal yakni berupa insentif dan sumber anggarannya. Karena kondisi APBD kita sangat terbatas sehingga wacana pada saat itu, insentifnya diambil melalui ADD atau DD,” terangnya.

Oleh sebab itu, kata Sastro, pihaknya bersama Dinas PMD Konkep sudah pernah mendiskusikan terkait regulasi dan petunjuk tekhnis (Juknis), termasuk besaran insetifnya. Namun, akibat adanya wabah Pandemi Covid-19 ini sehingga diskusi itu sempat terhenti. Karena refocusing anggaran tidak hanya dialami oleh APBD kita termasuk juga sumber anggaran yang ada di desa mengalami hal demikian.

“Saat ini jumlah pegawai harian lepas (PHL) khusus tenaga kesehatan baik itu dari profesi bidan desa, perawat, kesmas, dan lainnya, sebanyak 300 orang. Angka itu hanya untuk PHL Puskesmas saja, belum termasuk PHL RSUD. Jika ditotal anggaran yang sudah dikucurkan oleh pemerintah daerah melalui APBD kita untuk insentif tenaga honorer RSUD dan Puskesmas menghampiri Rp 7 miliar,” bebernya.

“Hal itu merupakan salah satu wujud komitmen bapak Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan paramedis dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih optimal,” tandasnya.

Dialog tersebut sekaligus dirangkaikan dengan acara silaturahim dan buka puasa bersama kedua organisasi kesehatan itu, yang bertempat dihalaman Coffe Time Langara.

Laporan : Ajad Sudrajad
Editor : Muh Adryan Lua

  • Bagikan