Pemprov dan 14 Daerah di Sultra Dinilai Peduli HAM

  • Bagikan
Gubernur Sultra Ali Mazi memberikan penghargaan Peduli HAM dari Kemenkumham kepada Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sebagai salah satu daerah di Sultra yang dinilai Peduli HAM. (Foto: Dinas Kominfo Sultra)

GATENEWS.ID: KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara beserta 14 pemerintah kabupaten/kota di Sultra dianggap peduli terhadap Hak Asasi Manusia. Penilaian itu diapresiasi melalui pemberian penghargaan Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia.

Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 Tahun 2020, Senin 14 Desember 2020, yang dipusatkan di Graha Pengayoman Kemenkumham Jakarta dan dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Pemprov dan pemerintah kabupaten/kota se-Sultra mengikuti acara tersebut secara virtual di Rumah Jabatan Gubernur, dihadiri langsung oleh Gubernur Sultra Ali Mazi dan sejumlah kepala daerah.

Ads

Adapun 14 kabupaten/kota di Sultra yang meraih penghargaan peduli HAM, terdiri dari sembilan daerah berpredikat “Peduli HAM” dan lima daerah berpredikat “Cukup Peduli HAM”.

Sembilan kabupaten/kota yang bepredikat “Peduli HAM”, yaitu Kabupaten Buton, Buton Selatan, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, Konawe Selatan, Konawe Utara, Muna Barat, dan Wakatobi.

Lima kabupaten/kota berpredikat “Cukup Peduli HAM”, yaitu Kabupaten Bombana, Buton Tengah, Buton Utara, Muna, dan Kota Baubau.

Terdapat tiga kabupaten/kota yang tidak memperoleh predikat dikarenakan tidak menyampaikan laporan pelaksanaan aksi HAM di daerahnya, yaitu Kabupaten Kolaka, Konawe, dan Kota kendari.

Penghargaan yang diperoleh Pemprov Sultra dari Kemenkumham diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra Sofyan kepada Gubernur Ali Mazi. Penghargaan ini diberikan atas upaya Pemprov Sultra membina dan membangun sebagian kabupaten/kota peduli HAM pada tahun 2019.

Gubernur Sultra mengungkapkan, dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab negara terhadap HAM, pemerintah telah melahirkan salah satu kebijakan strategis yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM (RAN-HAM), yang diharapkan dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

“Rencana aksi nasional HAM sesungguhnya merupakan living document yang pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan yang ada di masing-masing daerah,” kata Gubernur dalam rilis pers yang disampaikan Pelaksana Harian Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Ahmad Yasir, Senin (14/12/2020).

  • Bagikan