Program KB Mengatur Jarak Kehamilan

Sosialisasi program BKKBN yakni program Advokasi, Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (AKIE) Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI.(F-ist)
POSO, GateNews.id – Program keluarga berencana (KB) bukan untuk membatasi atau menyetop kehamilan/kelahiran melainkan untuk mengatur jarak kehamilan/kelahiran. Dengan demikian, sebuah keluarga dapat merencanakan kapan waktu yang tepat untuk mempunyai anak.
BKKBN melalui program KB menghadirkan alokon (alat dan obat kontrasepsi) bukan untuk melarang bapak/ibu untuk mempunyai lebih dari 2 anak. 2 anak cukup itu jumlah ideal dari berbagai sudut pandang seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi” kata Kepala Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Rosni, M.Si.
Dengan adanya program KB maka sebuah keluarga dapat merencanakan kapan mempunyai anak. “Keluarga harus mempunyai rencana karena kalau tidak direncanakan bisa menjadi bencana. Silakan punya anak lebih dari 2. Asal bapak/ibu mampu secara ekonomi, sosial, dan budaya”, tambah Rosni, begitu dia disapa, dihadapan 250 warga Desa Patiwunga, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, yang menghadiri Sosialisasi Advokasi, Komunikasi, Edukasi, dan Informasi (AKIE) Bersama Mitra Kerja Komisi IX DPR RI di Balai Desa Patiwunga, akhir pekan lalu.
Rosni mencontohkan, misalnya sebuah keluarga mempunya penghasilan Rp 2 juta sebulan dengan dua anak tentu akan lebih baik dibandingkan dengan penghasilan yang sama tetapi jumlah anaknya 6 orang. “Mana yang lebih sejahtera Bapak/Ibu? tanyanya kepada peserta. “Dua anak” ujar peserta serempak.
Untuk itu, BKKBN sebagai lembaga pemerintah yang ditugasi untuk melaksanakan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembanguna keluarga (KKBPK) tidak pernah memaksakan bahwa jumlah anak harus 2. “Dua anak cukup itu, tagline kami dan itu dinilai ideal dari berbagai sudut pandang. Dua anak cukup itu ditetapkan setelah melalui berbagai kajian akdemik,” ujarnya.
Untuk mengatur jarak kehamilan, lanjutnya, BKKBN menawarkan 7 jenis alat kontrasepsi, yaitu untuk laki-laki tersedia kondom dan vasektomi (metode operasi pria, sedangkan untuk perempuan ada pil, suntik, tubektomi (metode operasi wanita), spiral (IUD) dan implan/susuk.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso, Iskandar Lamuka yang mewakili anggota Komisi IX DPR RI, dr Verna Gladies Inkiriwang, mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BKKBN bersama mitra kerjanya Komisi IX DPR RI.
“Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan BKKBN bersama Komisi IX DPR RI. Kita semua jarang mendapatkan sosialisasi semacam ini. Apalagi ada doorprise sepeda. Biasanya hanya Pak Jokowi (Presiden RI Joko Widodo) yang bagi-bagi sepeda. Tapi BKKBN juga,” ujarnya ketika menyampaikan sambutan yang disambut aplaus peserta.
Iskandar mengajak warga Desa Patiwunga untuk mengikuti program KB dengan merencanakan jumlah dua anak saja. ”Yang belum menikah, rencanakan mempunyai dua anak saja tapi yang sudah lebih dari dua anak tidak masalah. Asalkan kebutuhan keluarga terpenuhi,” ujarnya.
Dia mengingatkan bahwa ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian terutama bagi orang tua yang mempuyai remaja atau beranjak remaja diera digitalisasi informasi atau yang dikenal dengan era industri 4.0, yaitu pemanfaatan alat komunikasi terutama telepon dan napza (narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya).
Di era digitalisasi, katanya, semua informasi dapat diketahui seketika melalui hanphone dan kebanyakan anak-anak sudah dibekali hanphone. “orang tua, tetap harus mengontrol anak-anaknya,” ujarnya.
Soal napza, Iskandar mengungkapkan bahwa Poso peringkat kedua dalam hal peredaran/penyalahgunaan narkoba. “Poso rangking kedua peredaran napza di Sulawesi Tengah, sedangkan Poso Pesisir Bersaudara juga rangking dua di Kabupaten Poso. Saya berharap, kita semua mewaspadai narkoba,” ungkapnya. (Nil)