“Masalah ini sudah sangat meresahkan sopir, pemutusan izin itu tidak boleh dilakukan Dishub Sultra, harus ada koordinasi antara Dishub Sultra, Pemkab Muna, dan Buton Tengah. Ini sudah merugikan sopir Wemengkoli dari raha. Kalau tidak diatasi dengan segera akan bisa terjadi konflik besar. Karena bisa saja para sopir ini melakukan penahanan bagi sopir dari Lombe di Tongkuno. Besok kita akan panggil Dishub Muna untuk rapat kerja,” timpalnya.
Wakil Ketua DPRD Muna, Cahwan juga berjanji akan menindaklanjuti permintaan Forum Sopir Angkutan Umum Raha -Wamengkoli dengan mengundang pihak Dishub Muna.
“Kami DPRD Muna akan menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan aspirasi Sopir Raha-Wamengkoli. Ini sangat menghambat pelaku usaha. Kami berharap ini adalah keputusan oknum dishub saja, tapi kalau benar ini keputusan atas nama pemerintah maka ini keputusan yang keliru dan kami sayangkan,” tukasnya.
Laporan: Anuardin
