Gatenews.co – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali akan menjadi tuan rumah perhelatan besar tahun 2022 mendatang. Pemerintah pusat sedang merencanakan pertemuan tingkat tinggi yang khusus membicarakan isu agraria nasional.
Kabupaten Wakatobi ditetapkan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan yang dikoordinir oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga negara, asosiasi, organisasi masyarakat sipil (CSO/Civil Society Organization), dan organisasi lainnya. Presiden Joko Widodo dijadwalkan menghadiri kegiatan itu.
Dalam rangka memantapkan persiapan kegiatan yang bernama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit tersebut, Gubernur Sultra Ali Mazi menggelar rapat dengan jajaran Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (23 November 2021).
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra bersama Gubernur memimpin jalannya rapat yang digelar secara hibrid. Pada kesempatan itu, dibicarakan hal-hal teknis secara mendetail terkait penyelenggaraan GTRA Summit 2022.
Sebelum acara puncak di Wakatobi, serangkaian kegiatan terkait reforma agraria dilaksanakan sepanjang tahun 2021 sebagai bagian dari persiapan menuju GTRA Summit 2022, yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga, asosiasi, CSO, dan organisasi lainnya.
Kegiatan itu termasuk rapat koordinasi, diskusi publik, seminar, dan juga Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo), Oktober 2021 lalu. Rangkaian kegiatan ini disederhanakan dengan istilah Road to Wakatobi.
GTRA Summit merupakan pertemuan lembaga negara dan kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi, CSO, serta organisasi lain yang tergabung dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Kegiatan di tahun 2022 ini merupakan penyelenggaraan GTRA Summit pertama.
GTRA Summit 2022 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin, dan/atau hak atas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dab pulau-pulau kecil. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut peraturan turunannya.
