Tudingan Menambang di Kawasan Hutan, Ini Kata PT WIL dan BPS

  • Bagikan
Kepala Bidang Perncanaan dan Pemanfaatan Hutan Dishut Sultra

KENDARI – Dituding melakukan penambangan di kawasan hutan PT. waja Inti Lestari dan PT. Babarina Putra Sulung melakukan klarifikasi bersama, Jumat,(2/7/2021).

Mereka menganggap tudingan miring yang selama ini berhembus kepada perusahaan sangat menyudutkan.

Ads

Menurut Andika selaku Divisi eksternal PT BPS, mengabggap semua tudingan yang selama ini berseliweran itu tidak benar. Sebab, tidak sama sekali melakukan penambangan liar di kawasan hutan Kecamatan Wolo, Kabupaten kolaka.

“Itu tidak benar karena kami sudah miliki IPPHK, dan kami telah membayar kewajiban kami ke negara,” ujarnya saat ditemui di salah satu Warkop di Kota Kendari.

Diperkuat lagi, berdasarkan penulusuran bahwa memang benar perusahaan tersebut telah mengantongi izin. Hal itu terkonfirmasi langsung setelah awak media ini melakukan konfirmasi ke kantor Dinas Kehutanan (Dishut) provinsi Sulawesi Tenggara.

Menurut Dishut PT. BPS sudah mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Hidup RI.

“Sudah memiliki IPPKH dari pemerintah berdasarkan SK Nomor : 363/MENLHK/sekjend/pla.0/5/2019 tertanggal 28 Mei 2019 dan penetapan areal kerja sesuai keputusan Menteri KLHK Nomor : 4251/MENLHK-PKTL/ren/pla.0/7/2020,” ungkap Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Beni Raharjo, S.Hut, MNatRes Ph.D, saat ditemui diruang kerjanya, Jumat 2 Juli 2021.

Laniut ia, bahkan PT BPS sudah membayar kewajibannya kepada negara sebagai tindak lanjut dari IPPKH tersebut dengan telah membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terkait pemanfaatan sumber daya alam dari Tahun 2020 sebesar Rp 140 Juta

“Dan tahun 2021 ini perusahaan juga sudah membayar PNBP yang disetorkan langsung secara self assessment ke Bank sebesar Rp 166 juta lebih,” ungkapnya.

  • Bagikan